Tujuan: Melatih siswa untuk memiliki sikap yang objektif terhadap kebijakan pemerintah dengan dasar data dan aturan yang berlaku.

---

Instruksi Kerja:

1. Pilih Kebijakan: Pilihlah satu kebijakan pemerintah yang sedang hangat dibicarakan (Contoh: Pembangunan infrastruktur, kebijakan pendidikan/kurikulum, atau program bantuan sosial).
2. Identifikasi Sikap: Tuliskan analisis singkat (150-200 kata) yang mencakup tiga sudut pandang:
   • Aspek Positif: Apa manfaat kebijakan tersebut bagi masyarakat? (Sikap mendukung).
   • Aspek Kritik: Apa kekurangan atau kendala yang mungkin muncul dari kebijakan tersebut? (Sikap kritis).
3. Saran/Solusi: Sebagai warga negara yang baik, apa saran yang ingin kamu sampaikan agar kebijakan tersebut berjalan lebih baik?
4. Refleksi Etika: Jelaskan bagaimana cara menyampaikan kritik yang sopan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (terutama Sila ke-4).

Format Pengumpulan: Laporan tertulis satu halaman (A4 atau buku tugas).

Tujuan: Mempraktikkan peran warga negara dalam mengawal pemerintahan melalui mekanisme penyampaian aspirasi yang benar.

---

Langkah-Langkah Kerja:

1. Pembentukan Tim: Kelas dibagi menjadi kelompok (5 orang). Setiap kelompok berperan sebagai Lembaga Aspirasi Masyarakat.
2. Skenario Masalah: Setiap kelompok diberikan satu masalah publik yang belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah setempat, misalnya:
   • Masalah kemacetan yang parah di depan sekolah.
   • Pengelolaan sampah di pasar tradisional yang tidak teratur.
   • Kurangnya fasilitas internet publik di daerah pelosok.
3. Diskusi Strategi: Diskusikan dalam kelompok: Bagaimana sikap warga negara yang benar menghadapi keterlambatan pemerintah dalam menangani masalah tersebut? (Apakah demonstrasi, audiensi, atau membuat surat terbuka?).
4. Susunlah satu Surat Aspirasi yang ditujukan kepada instansi terkait (Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dll).

Simulasi Penyampaian: Setiap kelompok mempresentasikan surat aspirasinya di depan kelas dan menjelaskan alasan mengapa metode penyampaian tersebut dianggap paling efektif dan sesuai hukum.